Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (networks). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.
AbstractThe article is aimed to understand the customary laws that which is retained in Kampung Naga relating to the national law or the law of nations. The kind of research in the article this is a doctrinal, while the whole including research evaluative. Based on the results of research and discussion can be explained that the indigenous people of Kampung Naga is an example of a that indigenous people still remain in existence in this era of globalization that are becoming increasingly are unstoppable again. The public confidence will adat law that has been read our being fortified for the community to prevent the entrance of foreign culture to Kampung Naga. The arrangement of spatial planning and the division of the adat land which are fair for the community make the community can live with peace and is carried out to keep the balance of nature. It is therefore need to appreciation to the indigenous people of Kampung Naga for their efforts from the government under the Kampung Naga made their customary village so public can regulate his life by independently of the people come from. The recommendation is 1) The government in this case the President or the Minister concerned should further specify the provisions on "customary law" contained in the Regulations of Law. 2) The Parliament need to make a law which regulates the rights of indigenous peoples in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NKRI) Article 18 B. Even if necessary the Law or Regulation that is "overshadowed" all provisions on the rights of indigenous peoples.Keywords : Indigenous People, Existence, Customary LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum adat yang masih dipertahankan di Kampung Naga berkaitan dengan hukum nasional atau hukum negara. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa Masyarakat Adat Kampung Naga merupakan salah satu contoh ...
Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi bertumbuhnya populisme di Indonesia. Perkembangan politik di dunia juga berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Tulisan ini untuk mengetahui tentang populisme di Indonesia sekarang ini. Metode Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.
The purpose of this research is to explain and examine the expansion of the absolute competence of the Administrative Court (hereinafter referred to as PTUN) after the Government Administration Law is promulgated and the implications of the application of the Administrative Law on legal certainty to eradicate and enforce corruption in Indonesia. This research uses a normative juridical research method and uses a statutory approach (statute approach). The results showed "that there are several forms of expansion of PTUN competencies, such as the authority that acts factually, the authority, administrative authorization, decide on positive fictitious decisions, and discretionary trials". Meanwhile, the implications of the Government Administration Law on corruption are known as corruption crimes, which are true. So, in this context, there are at least two problems, namely: "1. If the authorized court case is carried out by the state government which is submitted to the court simultaneously, to the State Administrative Court and to the District Court in a corruption case? 2. If at any time a PTUN decision has been issued stating that it is not authorized, but there is also a party who submits the case to the District Court on charges of corruption. What is the attitude of the District Court, whether to accept the PTUN decision on the case or choose to override the PTUN decision". So the author is of the view that in this case there is concern that it will complicate the prosecution or eradication of criminal acts of corruption in the case of abuse of authority committed by government officials.
